Pemerintah Indonesia disarankan membentuk divisi perang siber (cyber war) sesegera mungkin karena serangan yang berasal dari dunia maya sifatnya terselubung tapi berdampak besar.
Hal
itu dikemukakan Ketua Asosiasi Peguruan Tinggi Informatika dan Komputer
Prof Richardus Eko Indrajit di Jakarta, Rabu (29/11/201).
"Ini
fakta, serangan siber dan media sosial berhasil menggoyang negara-negara
Timur Tengah. Sekarang perang bukan pakai senjata api, tapi serangan
siber," katanya ketika ketika menjadi pembicara di diskusi panel
"Microsoft Goverment Solution Day: Menyongsong Indonesia 2025".
Eko
mencontohkan, satu orang berbicara kepada dua orang, dua orang
berbicara ke lima orang dan seterusnya. "Semua terjadi dalam satu waktu
dan mudah sekali menyebar. Akhirnya, pemerintah tidak akan bisa
mencegah, jika tidak ada filter-nya."
Menurut Eko ada beberapa modus peretas asing jika ingin mengacaukan negara lain.
Pertama,
mereka membobol laman-laman pemerintah atau bank dan mencuri data-data
penting. Kedua, mereka membuat laman baru atau meretas laman yang sudah
ada dan memasukkan data serta informasi yang salah. Hal itu akan
menimbulkan fitnah dan para pembaca akan mudah terprovokasi.
Ketiga,
peretas dapat melumpuhkan objek-objek vital negara seperti bandara,
kilang-kilang minyak, pelabuhan, stasiun dan sarana transportasi
lainnya.
"Karena itu, tugas divisi kejahatan dunia maya yaitu menyaring laman-laman yang bermuatan fitnah dan berbahaya," katanya.
Lebih
lanjut Eko mengemukakan pemerintah juga harus meningkatkan keamanan
negara secara bertahap seperti pembangunan infrastruktur baru, pembelian
peralatan dan paling terpenting peningkatan kualitas sumber daya
manusia (SDM) negara itu sendiri.
"Tidak ada negara lain yang bisa melindungi negara kita, selain kita sendiri," katanya.
(kompas.com)
