Pemerintah Amerika Serikat mengkritik Israel yang memutuskan untuk
membangun 3.000 unit perumahan untuk warga Yahudi di Jerusalem Timur dan
Tepi Barat.
Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, menyebut keputusan Israel yang merespons hasil voting PBB terkait status Palestina itu sebagai sebuah langkah yang kontraproduktif.
"Izinkan
saya mengulangi bahwa Pemerintah AS saat ini—sama seperti pemerintahan
sebelumnya—sudah menjelaskan kepada Israel bahwa langkah-langkah seperti
ini menjadi langkah mundur perundingan perdamaian," kata Clinton, Sabtu
(1/12/2012) waktu Indonesia
Hillary Clinton menyatakan pandangan
Pemerintah AS dalam sebuah seminar yang digelar Pusat Penelitian
Kebijakan Timur Tengah Saban. Dalam seminar ini, hadir Menlu Israel
Avigdor Lieberman dan Menhan Ehud Barak.
"Solusi akhir terhadap
jalan buntu di Gaza harus sebuah perdamaian komprehensif antara Israel
dan seluruh warga Palestina di bawah kepemimpinan otoritas Palestina,"
tambah Clinton.
Sebelumnya, pemerintahan Presiden Barack Obama
coba menunda keputusan untuk meningkatkan status Palestina di PBB
menjadi negara pengamat nonanggota. AS menyatakan keputusan PBB itu akan
menjadi ganjalan baru proses perdamaian dan status negara untuk
Palestina hanya bisa dicapai melalui perundingan dengan Israel.
"Pemungutan
suara pekan ini (di PBB) membuat kita semua harus beristirahat. Semua
pihak harus mempertimbangkan lagi dengan hati-hati jalan di depannya,"
ujar Clinton.
"Jika semua pihak sudah siap kembali melakukan
negosiasi secara langsung, Presiden Obama akan menjadi rekanan penuh
bagi mereka," tandas Clinton.
Media di Israel melaporkan
pembangunan permukiman Yahudi dilakukan di wilayah yang disengketakan di
Jerusalem Timur, yaitu kawasan E1. Kawasan ini adalah sebuah koridor
yang menghubungkan bagian timur Jerusalem dengan permukiman Maaleh
Adumim.
(kompas.com)
